Artikel
Program Petani Mandiri
01 September 2020 18:24:35
311 Kali Dibaca
Program Petani Mandiri, Solusi Pemkab Bojonegoro Sejahterakan Petani
Bupati Anna Muawanah kembali menyiapkan program khusus untuk petani, yaitu Program Petani Mandiri (PPM), dan untuk menyukseskan program tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah mencairkan bantuan petani hingga masa pandemi virus Corona ini sekitar Rp 21 miliar. Banyak sekali manfaat yang akan didapat dengan kartu tersebut dan program ini merupakan solusi bagi para petani dalam menghadapi gagal panen.
Menurut Bupati, KPM diperuntukan bagi petani, baik pemilik atau penggarap, yang sudah tergabung dalam kelompok tani yang ada di Bojonegoro. Banyak sekali manfaat yang akan didapat dengan kartu tersebut. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, jadi untuk pendataannya harus dilakukan secara akuntabel sehingga pendistribusiannya bisa tepat sasaran.
Tutur Bupati "Saya berharap program KPM ini dapat mengobati luka petani saat menghadapi gagal panen, untuk itu pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik untuk mensukseskan program ini.”
Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KPM :
a). Tergabung dalam kelompok tani;
b). Memiliki lahan kurang dari 2 hektare;
c). Fotokopi Kartu Keluarga;
d). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil;
e). Fotokopi Sertifikat Kepemilikan tanah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB.
Kirim Komentar
Info Umum
Aparatur Desa
Info Media Sosial
SEDEKAH BUMI DESA KUNIRAN TAHUN 2024
PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS BULOG
KARNAVAL DESA KUNIRAN
.jpeg)
MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KUNIRAN
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP I TAHUN 2023 DESA KUNIRAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENDATAAN AWAL REGSOSEK TAHUN 2023
PENYALURAN BANSOS BERAS DI DESA KUNIRAN TAHUN 2023
Kontak Kami
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH, BPNT DAN BLT BBM TAHUN 2022 DI DESA KUNIRAN
Tahun 2020, Pemkab Bojonegoro Terapkan Sistem Pemerintahan Digital